WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara-negara anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pertemuan ini dihadiri oleh Duta Besar Australia dan Jepang, serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia. Para diplomat tersebut mewakili negara-negara sahabat yang telah memberikan atau menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ke OECD.
Baca Juga:
Arnod Sihite Mendukung Indonesia Bergabung dengan OECD, Perkuat Industri Semikonduktor
Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Ia menegaskan bahwa sejak dimulainya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahap asesmen mandiri yang tengah berlangsung, Indonesia menunjukkan komitmen kuat.
"Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang berstatus negara aksesi OECD," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (6/3/2025).
Baca Juga:
Indonesia Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi Industri dengan Jepang
Ia juga menyoroti bahwa langkah Indonesia ini telah menginspirasi Thailand, yang menyusul memulai proses aksesi pada Juni 2024.
"Saat ini, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi guna menciptakan lapangan kerja serta mencapai pertumbuhan ekonomi bertahap hingga 8%," jelasnya.
Bergabungnya Indonesia dengan OECD dinilai selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Airlangga menekankan bahwa melalui aksesi ini, Indonesia akan mempercepat transformasi struktural yang membuka akses lebih luas terhadap pasar global, investasi, keterampilan, serta teknologi.
Dalam 20 tahun ke depan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-8% guna keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Oleh karena itu, proses aksesi OECD menjadi bagian dari strategi jangka panjang dan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Pemerintah menargetkan penyelesaian aksesi OECD dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Sebagai langkah awal, Indonesia berencana menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025, yang akan menjadi pijakan dalam Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan yang sama.
Untuk mendukung proses ini, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan, termasuk penguatan kapasitas, implementasi kebijakan yang menyeluruh, serta peningkatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan ini, Airlangga juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara OECD dalam mendukung aksesi Indonesia.
Beberapa bentuk dukungan yang diperlukan mencakup penyelenggaraan seminar dan workshop, pendampingan teknis, penyediaan tim ahli di kementerian/lembaga terkait, serta penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
