Kebijakan berkelanjutan lain diantaranya yakni melalui pengembangan ekosistem electric vehicles dan pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
“Pemerintah juga terus mendorong berbagai instrumen pembiayaan yang berbasis kepada hijau, seperti Green Sukuk dan SDG Bond terutama untuk membangun proyek-proyek yang berorientasi ramah lingkungan. Pemerintah juga mendorong instrumen alternatif seperti blended finance untuk memperkuat skema pembiayaan dari lembaga donor internasional seperti kemitraan dengan ADB, kemudian ada beberapa mekanisme transisi energi. BPDLH telah terbentuk dan terus juga memperkuat peningkatan kualitas pembiayaan,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Selain itu, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dunia usaha turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Program tersebut dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan program-program Pemerintah, antara lain dalam mendukung pencapaian target Pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Perencanaan dan penyaluran CSR juga dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program CSR dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah berharap berbagai stakeholders untuk ikut berinovasi mendukung kebijakan hilirisasi serta transisi ekonomi hijau,” pungkas Menko Airlangga Demikian dilansir dari laman ekongoid, Selasa (5/12).
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
