WahanaNews.co, Jakarta - Ditengah gonjang-ganjing ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah menggelar forum Sarasehan Ekonomi yang sekaligus menjadi ruang terbuka bagi dialog konstruktif antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serikat buruh, dan tokoh masyarakat. Forum tersebut juga menjadi langkah konkret untuk mendengar langsung aspirasi publik dalam menjawab tantangan ekonomi nasional terkini.
Forum Sarasehan Ekonomi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/04), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator. Dalam sesi dialog di forum tersebut, berbagai isu dibahas mulai dari usulan pembentukan Satgas PHK untuk menangani lonjakan pemutusan hubungan kerja, permintaan fleksibilitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyederhanaan birokrasi investasi dan perizinan, pemberian insentif bagi industri padat karya, perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak disrupsi industri, serta dorongan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.
Baca Juga:
Warga Indonesia di Antalya Antusias Sambut Kedatangan Presiden Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas dan terbuka saat menanggapi seluruh masukan.
“Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus strategis untuk menjaga stabilitas sektor padat karya yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Baca Juga:
Prabowo dan Presiden Erdoğan Sepakati Langkah Konkret Perkuat Hubungan Bilateral
“Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai 10 juta, PPh-nya ditanggung Pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” ujar Menko Airlangga.
Serikat buruh dan asosiasi pekerja dalam sesi tersebut menyampaikan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang terdampak disrupsi industri dan perubahan iklim usaha. Selain itu, juga diusulkan pembentukan ekosistem usaha yang adaptif terhadap teknologi serta pelatihan ulang bagi pekerja.
Kemudian juga diusulkan terkait fleksibilitas kebijakan tingkat TKDN yang juga menjadi perhatian. Para pengusaha memberikan usulan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan komponen lokal tanpa membebani pelaku usaha.
