WahanaNews.co | Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ingin kepala daerah turut berkontribusi dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR.
Mendag Zulkifli mengatakan, pengendalian harga agar tetap stabil sejatinya tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Dia mengatakan, jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki satu persepsi dan pemahaman, pengendalian harga akan lebih mudah dilakukan.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang
"Tentunya kalau tugas antar pemerintah pusat, Gubernur Bupati itu satu pengertian itu lebih mudah," ujar Mendag Zulkifli, Selasa (30/8).
Dia berujar, kenaikan harga bisa disebabkan berbagai faktor seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi, acara besar, dan sebagainya. Namun dari sejumlah faktor itu, menurut Mendag Zulkifli, pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus melonjak.
Lonjakan harga, imbuh dia, akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Kondisi ini, menurutnya, akan menurunkan kepuasan masyarakat dan menimbulkan kemarahan. Sebagai mitigasinya, dia mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Perdagangan Kanada
"Pak menko juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ini tugasnya pemerintah daerah karena menteri perdagangan punya Kadis (kepala dinas) yaitu kepala daerah," imbuhnya.
"Oleh karena itu kalau ada bergolak harga mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah tidak hanya pusat," sambungnya.
Mendag menambahkan ada beberapa langkah patut dilakukan pemerintah daerah seperti memberi subsidi pakan, subsidi transportasi pengangkut bahan pokok. Nantinya anggaran untuk subsidi dapat diambil dari dana cadangan.
"Seharusnya tidak hanya Kementerian Perdagangan tapi ini menyangkut pemerintahan mulai dari bupati dan wali kota," pungkasnya.
Pernyataan Mendag Zulkifli terkait pengendalian harga seiring naiknya harga telur di pasar. Presiden Joko Widodo bahkan angkat bicara soal kenaikan harga telur yang terus meningkat hingga di atas Rp30.000 per kilogram. Namun dia memastikan harga telur akan berangsur turun dalam 2 minggu.
"Nanti 2 minggu, insyaAllah akan turun," kata Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8).
"Kenaikan (harga telur) ini karena harga pakan ayam yang naik," kata dia.
Tak hanya itu, kata Presiden Jokowi, permintaan telur juga mengalami peningkatan karena dibeli dalam jumlah besar untuk kebutuhan program bantuan sosial pemerintah. Sehingga persediaan yang terbatas namun pemintaan tinggi membuat harganya naik.
"Ada juga permintaan yang dibagikan ke masyarakat (untuk bansos). Jadi muternya juga di masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membeberkan penyebab mahalnya harga telur ayam di pasaran saat ini. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan afkir dini atau upaya mengurangi produksi indukan yang dilakukan peternak.
Selain itu, ada program bantuan sosial (bansos) yang memengaruhi stok di pedagang sehingga harga telur ayam ras terus naik.
Merujuk situs data harga pangan nasional di Kementerian Perdagangan, harga telur ayam ras per kg pada 26 Agustus sebesar Rp31.300 kemudian pada 29 Agustus menjadi Rp31.600 atau naik 0,96 persen.
Harga cabai merah pada 26 Agustus Rp58.600 per kg menjadi Rp59.600 per kg pada 29 Agustus atau naik 1,71 persen.
Harga tepung terigu dari Rp12.500 per kg menjadi Rp12.600 per kg. [rin]
