WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing nasional, menekan biaya logistik, dan memperbaiki jaringan distribusi Indonesia.
“Kami melihat konsolidasi tujuh perusahaan logistik pelat merah ini sebagai langkah besar untuk membuat BUMN bekerja dalam satu orkestra layanan yang lebih kuat, efisien, dan berdampak langsung bagi ekonomi rakyat,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga:
Geger 100 Titik Dapur MBG di Cilacap Diduga Fiktif, Ada yang Berlokasi di Hutan dan Kuburan
Tohom mengatakan rencana penggabungan sejumlah perusahaan logistik ke dalam PT Multi Terminal Indonesia atau MTI per 1 Juli 2026 menunjukkan adanya keberanian pemerintah dan BUMN untuk merapikan struktur bisnis yang selama ini tersebar di banyak entitas.
Menurutnya, integrasi logistik tidak boleh hanya dipahami sebagai penggabungan perusahaan, melainkan sebagai agenda besar untuk membangun sistem distribusi nasional yang lebih cepat, murah, dan terkoneksi dari pelabuhan hingga daerah.
“Kalau logistik kuat, maka harga barang bisa lebih terkendali, distribusi pangan dan kebutuhan pokok lebih lancar, serta dunia usaha mendapat kepastian layanan yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga:
Sempat Jadi DPO dan Diburu dengan Sayembara Rp250 Juta, Taufik Hidayat Penganiaya YTR Akhirnya Diringkus Polisi
Tohom menilai konsolidasi PT Multi Terminal Indonesia, PT Prima Indonesia Logistik, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan PT Krakatau Jasa Logistik menjadi fondasi awal yang penting bagi pembentukan holding logistik nasional.
Ia menyebut keterlibatan perusahaan dari ekosistem Pelindo, Pos Indonesia, Pelni, Danareksa, SIG, dan Krakatau Steel memperlihatkan bahwa rantai logistik nasional membutuhkan kerja lintas sektor yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Indonesia adalah negara kepulauan besar, sehingga sistem logistik tidak boleh terpecah dalam ego korporasi masing-masing, tetapi harus bergerak sebagai satu jaringan nasional yang saling memperkuat,” ucapnya.
Tohom mengatakan rencana perpindahan seluruh saham perusahaan gabungan ke bawah Pos Indonesia pada 2027 juga patut dilihat sebagai peluang untuk mengoptimalkan jaringan Pos yang selama ini memiliki jangkauan luas hingga pelosok.
Menurutnya, Pos Indonesia memiliki nilai historis, jaringan layanan, dan pengalaman distribusi yang dapat menjadi tulang punggung penting dalam membangun logistik modern berbasis konektivitas nasional.
“Pos Indonesia punya modal jaringan yang sangat kuat, sehingga jika dikawinkan dengan kekuatan terminal, pelabuhan, pergudangan, dan distribusi BUMN lain, hasilnya bisa menjadi mesin logistik nasional yang jauh lebih efisien,” ujar Tohom.
Ia juga menilai rencana perluasan konsolidasi dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik dan PT Pupuk Indonesia Logistik pada fase berikutnya akan membuat holding logistik semakin lengkap dari sisi lini bisnis dan cakupan layanan.
Menurut Tohom, masuknya perusahaan logistik dari sektor semen dan pupuk akan memperkuat peran holding dalam mendukung distribusi bahan strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan ketahanan pangan.
“Kalau Semen Indonesia Logistik dan Pupuk Indonesia Logistik ikut masuk, maka konsolidasi ini tidak hanya bicara barang umum, tetapi juga menyentuh sektor strategis yang menentukan pembangunan infrastruktur dan produktivitas pertanian,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa integrasi logistik BUMN juga penting untuk kawasan aglomerasi yang membutuhkan arus barang cepat, tertata, dan tidak membebani biaya hidup masyarakat.
Ia menilai kawasan perkotaan besar dan daerah penyangga membutuhkan sistem logistik yang lebih cerdas agar distribusi tidak tersendat, biaya angkut tidak membengkak, dan harga barang di tingkat konsumen tetap rasional.
“Di kawasan aglomerasi, logistik adalah urat nadi ekonomi harian, sehingga konsolidasi BUMN ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan distribusi yang lebih tertib dan efisien,” ujar Tohom.
Menurutnya, target peningkatan titik layanan dari 78 titik kumulatif menjadi sekitar 150 hingga 160 lini bisnis merupakan gambaran bahwa integrasi ini memiliki potensi memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah.
Tohom mengatakan perluasan jaringan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat pemerataan ekonomi, bukan hanya meningkatkan pendapatan perusahaan.
“Pertumbuhan titik layanan harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata, yaitu daerah lebih mudah mendapat pasokan, pelaku UMKM lebih mudah mengirim barang, dan masyarakat memperoleh harga yang lebih wajar,” katanya.
Ia juga memandang proyeksi revenue perusahaan gabungan sebesar Rp 2,38 triliun dan potensi profit sekitar Rp 100 miliar pada tahun berjalan sebagai sinyal bahwa integrasi ini memiliki dasar bisnis yang sehat.
Namun, Tohom mengingatkan bahwa keberhasilan holding logistik tidak cukup diukur dari pendapatan dan laba, tetapi juga dari kemampuan menurunkan biaya logistik nasional secara berkelanjutan.
“Profit memang penting bagi keberlanjutan usaha, tetapi ukuran besarnya adalah apakah konsolidasi ini benar-benar mampu memotong duplikasi biaya dan membuat layanan logistik Indonesia lebih kompetitif,” ucapnya.
Tohom mengatakan duplikasi margin dalam rantai logistik selama ini menjadi salah satu persoalan yang perlu dibereskan agar biaya akhir tidak terus dibebankan kepada pelaku usaha dan konsumen.
Menurutnya, penggabungan perusahaan ke dalam satu struktur dapat mengurangi tumpang tindih bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuat sistem layanan lebih mudah dikendalikan.
“Kalau profit margin yang berlapis bisa dipangkas, maka ruang efisiensi akan terbuka dan manfaatnya bisa dirasakan dari pelaku industri sampai masyarakat pembeli barang,” ujarnya.
Ia juga mengajak manajemen BUMN terkait untuk memastikan proses konsolidasi dilakukan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis kinerja agar tujuan besar integrasi tidak terganggu kepentingan sempit.
Tohom menilai pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan mesin logistik nasional yang kuat untuk menopang agenda swasembada pangan, hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, dan pengendalian harga.
“Kita mendukung langkah besar ini karena bangsa yang ingin kuat secara ekonomi harus punya sistem logistik yang kuat, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Tohom.
MARTABAT Prabowo-Gibran berharap konsolidasi BUMN logistik menjadi momentum pembenahan besar agar perusahaan negara tidak hanya besar secara aset, tetapi juga efektif sebagai alat negara untuk melayani rakyat dan memperkuat ekonomi nasional.
“BUMN harus hadir sebagai instrumen pembangunan, dan holding logistik ini bisa menjadi contoh bagaimana konsolidasi yang benar akan menghasilkan efisiensi, daya saing, serta manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
