WahanaNews.co | Sebagai salah satu negara pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam Asian Development Bank (ADB), Indonesia turut berperan dalam menentukan arah kebijakan ADB ke depan.
Sejak ADB berdiri tahun 1966, Indonesia telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan USD 46,6 miliar.
Baca Juga:
PLN, ADB dan IPP Berkolaborasi Siapkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU Swasta Melalui Mekanisme ETM
Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USD 4,1 miliar meliputi pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.
Sejak tahun 2020, Indonesia c.q. Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan High Level Policy Dialogue (HLPD) sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia.
HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform kedua lembaga untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Sebut Sekarang Abad Asia untuk Dunia
Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi, berbagai reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi, serta reformasi dalam menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” ujar Ahmed M. Saeed, Wakil Presiden ADB (VP Saeed).
Sesi dialog tingkat tinggi ini terbagi dalam dua tema diskusi. Sesi pertama membahas tantangan pascapandemi: pemulihan ekonomi dan komitmen emisi nol bersih. Sedangkan sesi kedua mengulas tentang kebijakan pertumbuhan berkelanjutan.
