WahanaNews.co, Jakarta - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, turut menyuarakan kritik terhadap kebijakan hilirisasi yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jusuf Kalla mengungkapkan tiga kritikannya terhadap pendekatan hilirisasi yang tengah diterapkan oleh pemerintah.
Baca Juga:
Soroti Koalisi Paslon 1 dan 3, JK: Bisakah Persatukan Bu Mega dan Pak Jokowi Sekarang?
Dengan tegas, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pelaksanaan hilirisasi saat ini dapat dianggap sebagai suatu praktik yang berpotensi membahayakan.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di kediamannya pada Kamis (8/2/2024), Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa, meskipun hilirisasi pada dasarnya harus mengarah pada industrialisasi, namun praktiknya saat ini dapat membawa dampak negatif yang serius bagi Indonesia, bahkan menciptakan situasi yang mirip dengan zaman VOC.
Salah satu kritik utama yang disampaikan oleh Jusuf Kalla adalah bahwa pelaksanaan hilirisasi saat ini cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan atau negara asing.
Baca Juga:
Tanggapi Jusuf Kalla yang Dukung AMIN, Ganjar: Sudah Terlihat Sejak Dulu
Dampaknya, keuntungan dari proses hilirisasi tersebut justru mengalir ke luar negeri dan tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Jusuf Kalla juga menyoroti fakta bahwa praktik hilirisasi saat ini menyebabkan eksploitasi kekayaan alam Indonesia oleh pihak asing dengan memanfaatkan tenaga kerja yang murah.
"Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri, tidak ke pemerintah. Itu memiskinkan rakyat," tutur JK, mengutip CNBC Indonesia.
Kedua, JK menyoroti cadangan nikel Indonesia diperkirakan akan habis dalam 15 tahun ke depan. Ia merasa saat ini pemerintah sudah sangat mengeksploitasi hasil bumi yang satu itu.
"Lah iya dihabiskan, diambil kan sekarang, bagaimana masa depan? Bagaimana generasi Anda? Dan itu betul-betul, sistem itu sangat merugikan. Sangat!" tegas JK.
Ketiga, JK mengatakan hilirisasi hanya memperkaya negara lain dan memiskinkan rakyat sendiri.
Bahkan, JK menambahkan, angka kemiskinan di daerah hilirisasi semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan bukan berkurang. Misalkan saja seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara
"Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin rakyat. Lihat data statistik resmi. Bukan tambah kaya, tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit. Semuanya lari ke China. Persis zaman VOC," tutur JK.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
