"Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Studi mendalam ini meliputi, oke, jalurnya kita harus lewatkan mana. Kedua, kondisi tanahnya," papar Septian dalam Nation Hub CNBC Indonesia TV, dikutip Minggu (6/11/2022).
Kemudian, pemerintah akan menghitung biaya pembebasan lahan hingga pembangunan. Oleh karena itu, studi kereta cepat Jakarta-Surabaya harus dilakukan secara independen.
Baca Juga:
KCIC Lepas Hak Nama Stasiun Whoosh Halim, Dua Investor Berebut
"Kita harus pilih konsultan yang tidak memiliki interest," ujarnya. Jika studi sudah rampung barulah, pemerintah bisa menawarkan proyek tersebut kepada siapa saja.
"Kalau China siap membangun dan dia memberikan tawaran terbaik ya boleh. Tapi harus ada proses yang transparan dan accountable dalam memilih partner-nya," tegas Septian. [tum]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
