WahanaNews.co, Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) komitmen memperkuat peran perempuan melalui reformasi kebijakan perdagangan, peningkatan representasi dalam kepemimpinan, perluasan akses finansial, dan pelatihan berbasis digital.
Kemendag juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan dan mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan. Komitmen ini diutarakan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin dalam Gambir Trade Talk (GTT) #18 yang digelar secara hibrida di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta, Kamis (24/4).
Baca Juga:
Hadapi Tantangan Global, Wamendag Roro Dorong Semangat Optimisme Sektor Perdagangan
GTT #18 mengusung tema "Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Peningkatan Perdagangan” dan turut dihadiri Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga.
"Peran perempuan perlu diperkuat dengan reformasi kebijakan perdagangan. Sebaliknya, konsultasi kebijakan juga perlu melibatkan asosiasi perempuan. Tidak mudah membangun ekosistem yang setara, tapi bisa dilakukan. Mari kita terus menyalakan harapan dalam semangat Hari Kartini yang baru saja kita peringati," jelas Rusmin.
Saat ini, Kementerian Perdagangan mendorong strategi “UMKM BISA Ekspor” melalui dua pendekatan. Berani inovasi dengan memanfaatkan teknologi, kreativitas, dan promosi; serta siap adaptasi terhadap tren pasar, regulasi, dan potensi pasar ekspor.
Baca Juga:
Surplus Neraca Perdagangan Indonesia pada Maret 2025 Meningkat
Di samping itu, Kementerian Perdagangan siap berkolaborasi dan berinovasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia.
"Mengutip pesan yang disampaikan Ibu Kartini, 'Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.' Perempuan Indonesia adalah perempuan yang berani inovasi dan siap adaptasi," imbuh Rusmin.
Kemendag bersama International Trade Centre (ITC) telah melakukan pemetaan SheTrades Outlook Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan, undang-undang, dan program yang mendorong partisipasi
perempuan dalam perekonomian dan perdagangan.
Hal ini bertujuan mendorong peran perempuan dalam sektor perdagangan. Pemetaan ini menilai enam pilar, yaitu kebijakan perdagangan, lingkungan bisnis, kerangka hukum dan regulasi, akses keterampilan, akses keuangan, serta pekerjaan dan masyarakat.
Hasil pemetaan menunjukkan,
masih diperlukan dorongan lebih pemberdayaan perempuan pada aspek kebijakan perdagangan. Rusmin menekankan kaitannya dengan hasil pemetaan, pentingnya pemilahan data perdagangan berbasis gender perlu menjadi perhatian khusus.
Mengingat hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih
responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku usaha. Selain persoalan struktural seperti kebijakan dan data, para perempuan pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan seperti peran ganda yang dijalankan, akses terbatas ke pelatihan dan teknologi, hambatan pendanaan, ketergantungan dalam pengambilan keputusan, jebakan skala usaha kecil, serta pencatatan keuangan yang belum tertib.
Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tumbuh secara positif. Bahkan, lembaga internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil di kisaran 4,9--5,1 persen hingga 2026.
Rusmin menuturkan, salah satu modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran strategis mengingat jumlahnya hampir 50 persen dari total penduduk Indonesia. Meski demikian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih pada kisaran 53 persen.
"Peran strategis perempuan ditunjukkan melalui kontribusi mereka yang makin signifikan dalam sektor
ekonomi. Hal ini khususnya melalui peran aktif perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),"
Tandas Rusmin.
[Redaktur: Alpredo]
