WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal isu adanya pembeli dari China yang menunda hingga membatalkan kontrak pembelian batu bara dari Indonesia.
Isu ini mencuat menyusul adanya kebijakan baru dalam negeri yakni kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) khusus yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Baca Juga:
Gunakan BBM Campur Sawit 50%, Indonesia Jadi Negara Satu-Satunya di Dunia
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi internal untuk memverifikasi kebenaran isu tersebut. Ia menegaskan perlunya pengecekan data secara mendalam dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) dalam memastikan kondisi arus perdagangan komoditas tersebut di lapangan.
"Cek dulu, ya kita cek dulu sama Minerba," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Memang, isu mengenai penundaan kontrak oleh pihak China ini diduga berkaitan dengan transisi tata kelola ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Meski begitu, pemerintah menjamin bahwa setiap kebijakan baru akan dibarengi dengan langkah mitigasi agar tidak mengganggu stabilitas pasar internasional.
Baca Juga:
Pemulihan Kelistrikan Sumatra Rampung, PLN Normalkan 176 Gardu Induk
"Ada, itu kan nanti kan itu akan menyesuaikan dengan kebijakan, ya termasuk kebijakan ekspor melalui BUMN ekspor," kata Yuliot saat ditanya mengenai langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi penurunan ekspor.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum menerima laporan resmi mengenai adanya pembatalan kontrak dari pembeli asal China. Tri menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan harian ekspor tambang.
"Saya kalau sampai sekarang yang terkait dengan China itu sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul. Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus apa berapa quantity-nya dan lain sebagainya saya belum dapat informasi," kata Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
