WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei 2026, sejumlah program strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, hingga pembangunan kawasan pangan di Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang positif.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU sepanjang 2026. Menurut dia, percepatan tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip ketepatan mutu, waktu, sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Baca Juga:
Fakta Persidangan Ungkap Bayu Sugara Tinggalkan Lokasi Sebelum Penusukan, Kuasa Hukum Minta Hakim Objektif Menilai Perkara
"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, Sekolah Rakyat, dan jaringan irigasi," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara itu, program revitalisasi 856 madrasah mencatat progres fisik sebesar 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
Di sektor konektivitas wilayah, program penanganan jalan daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan 408,57 kilometer jalan serta pembangunan 375,88 meter jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.
Baca Juga:
Kabar Terbaru Tol Trans Sumatra: Lampung-Aceh Ternyata Belum Bisa Tersambung Tahun Ini
Sementara itu, program penanganan irigasi daerah dengan target layanan seluas 19.760 hektare menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan jaringan irigasi di berbagai daerah.
Kementerian PU juga terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau KSPEAN Wanam di Papua Selatan. Hingga akhir Mei 2026, program tersebut mencatat progres fisik sebesar 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen.
Pembangunan kawasan tersebut meliputi pembukaan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir pada area seluas 7.503 hektare, serta pembangunan lahan pertanian seluas 4.870 hektare guna mendukung pengembangan sentra produksi pangan nasional.
Selain pembangunan infrastruktur strategis, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut mencakup kegiatan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembangunan jembatan gantung, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi LPK, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Di bidang penanganan pascabencana, Kementerian PU juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah Sumatera. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Penanganan juga dilakukan pada sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 tercatat mencapai Rp 33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 106,71 triliun. Sementara progres fisik pelaksanaan program mencapai 35,71 persen.
Menurut Kementerian PU, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 maupun 2025, menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang terus berlangsung sepanjang tahun ini.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam menjalankan program pembangunan tahun 2026. Ia juga mendorong percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis agar target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara optimal.
"Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026," kata Lasarus.
[Redaktur: Jupriadi]
