WahanaNews.co, Purwakarta - Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Pasirmunjul mengakibatkan kerusakan besar, terutama di Kampung Cigintung dengan 54 rumah rusak berat. Tercatat 56 jiwa mengungsi ke kantor desa, 91 jiwa tinggal bersama kerabat, dan 102 jiwa masih bertahan di wilayah terdampak. Jalan desa terputus dan satu masjid turut terdampak. Pemerintah Daerah Purwakarta telah menetapkan status Tanggap Darurat Gerakan Tanah selama 14 hari, mulai 16 Juni hingga 1 Juli 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana alam tanah bergerak di Desa Pasirmunjul, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). Rombongan mengunjungi titik lokasi bencana, pusat pengungsian sementara di GOR desa dan berdialog langsung dengan masyarakat terdampak.
Baca Juga:
Kementerian PU dan UNICEF Bahas Kolaborasi Air Bersih dan Sanitasi
"Kami menjalankan perintah dari Bapak Presiden Prabowo untuk mengecek dan mempercepat penanganan korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Purwakarta. Tadi kami sudah melihat lokasi pengungsiannya. Ada sebagian disini, ada juga yang mengungsi mandiri ke rumah keluarga atau kerabat. Meskipun ada yang mengungsi secara mandiri, mereka tetap dilayani dan dibantu oleh BNPB, Kemensos, serta pemerintah daerah,” ungkap Pratikno.
Lebih lanjut, Menko Pratikno juga menegaskan pentingnya relokasi warga ke lokasi yang lebih aman secara geologis. “Menurut Badan Geologi, wilayah ini tidak lagi aman untuk ditempati, sehingga kita harus segera menemukan skenario relokasi yang tepat dan saat ini sedang dalam proses. Selain relokasi tempat tinggal, kita juga akan melakukan relokasi fasilitas umum, seperti jalan dan jembatan. Dan semuanya harus mengacu pada keamanan wilayah secara geologis,” tambah Menko Pratikno.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Diana menegaskan kesiapan Kementerian PU dalam mendukung pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Mulai dari dukungan air dan sanitasi, mobil toilet, hingga akses jalan alternatif sementara. Kementerian PU juga akan membantu membangun kembali akses jalan yang terdampak dan menyediakan jembatan sementara, seperti jembatan Bailey, apabila dibutuhkan agar akses masyarakat tidak terputus.
Baca Juga:
Terintegrasi Tanggul Laut, Konstruksi Tol Semarang - Demak Seksi Kaligawe – Sayung Capai 44,26 Persen
Sementara itu, terkait masalah relokasi, disampaikan bahwa hal tersebut harus segera didalami dan diverifikasi kembali. “Dikhawatirkan, karena ada jaringan rel kereta dan jalan tol di sekitar sini, perlu kita pantau terus untuk pergerakannya agar bisa kita siapkan perkuatan infrastruktur jika dibutuhkan. Tapi kalau untuk permukiman, memang sebaiknya direlokasi saja ke lokasi yang benar-benar aman, karena kita tidak tahu seperti apa pergerakan tanah ke depannya,” jelas Wamen Diana.
Lebih lanjut, Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua skema relokasi, yaitu relokasi terpusat dan mandiri, dengan tetap mengedepankan keselamatan warga. "BPBD akan segera melakukan wawancara terkait kebutuhan masyarakat, dan mereka akan dilayani sesuai keinginan mereka. Untuk masyarakat yang ingin relokasi mandiri, tanah yang dipilih harus terlebih dahulu dinyatakan aman oleh Badan Geologi. Mudah-mudahan prosesnya cepat, dan yang terpenting Pemerintah hadir saat terjadi bencana," katanya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah melakukan identifikasi data masyarakat terdampak. “Tidak semua masyarakat memiliki lahan mandiri, dan saat ini total terdapat sekitar 83 KK yang terdampak. Nantinya akan kami data lebih lanjut siapa saja yang bersedia pindah ke relokasi bersama maupun relokasi mandiri,” ungkapnya.
Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas respon cepat yang diberikan. “Kami dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat yang berkenan turun langsung membantu masyarakat kami. Kami akan mengikuti proses relokasi ini sesuai arahan, dan akan memastikan kesiapan serta keamanan lahan bersama seluruh pihak terkait,” tandasnya. Demikian dilansir dari laman pugoid, Sabtu (21/6).
[Redaktur: JP Sianturi]
