WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU, Rabu (20/5/2026). Rakor tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II selesai tepat waktu dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga:
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Kukuhkan Pencak Silat Militer Wilayah Korem 042/Gapu
“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara dalam sambutannya.
Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi yang berada di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Seluruh lokasi saat ini masih dalam tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata mencapai sekitar 57 persen per 19 Mei 2026.
Kuswara menegaskan, Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan seluruh lokasi Sekolah Rakyat Tahap II sesuai target pada 20 Juni 2026. Untuk memastikan percepatan berjalan optimal, Menteri PU juga disebut melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Baca Juga:
Kapolda Jambi Buka Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri TA 2026
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026,” kata Kuswara.
Dalam mendukung percepatan tersebut, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan kementerian. Selain itu, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyampaikan bahwa rakor digelar untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
“Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujar Fadjar.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang telah berjalan, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan di 22 lokasi Sekolah Rakyat serta tiga kali rapat koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurut Fadjar, program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masa depan bangsa melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” tegasnya.
[Redaktur: Jupriadi]
