WahanaNews.co | Kementerian Perdagangan memiliki arah kebijakan dan sejumlah program prioritas selama 2023-2024. Salah satunya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok untuk perdagangan dalam negeri serta mengembangkan pasar baru dengan prioritas di pasar non-tradisional. Sejumlah strategi telah dijalankan.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kementerian Perdagangan Kasan dalam Diseminasi Hasil Analisis BK Perdag Tahun 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada pada hari ini, Rabu (17/5). Diseminasi mengusung tema "Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan".
Baca Juga:
Dalih Langgar UU Perlindungan Konsumen: Toko Mama Khas Banjar Tutup, Pengusaha Trauma
“Untuk perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan berupaya melakukan beberapa strategi untuk memperkuat ekosistem perdagangan. Strategi tersebut meliputi perkuatan logistik nasional; pemanfaatan teknologi digital; serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen,” jelas Kasan.
Kasan menuturkan, Kementerian Perdagangan terus memantau harga dan stok bapok secara rutin dan langsung di lapangan dengan memastikan distribusi bapok di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Selanjutnya, melaksanakan manajemen importasi yang tepat waktu dan tepat jumlah agar tidak mengganggu produksi di dalam negeri. Selain itu, juga berkoordinasi terkait pengendalian inflasi, serta melaksanakan pasar murah selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Baca Juga:
Dalih Langgar UU Perlindungan Konsumen Toko Mama Khas Banjar Tutup, Pengusaha Trauma
Kasan menambahkan, terkait peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Perdagangan terus mendorong kemitraan UMKM dengan ritel modern, lokapasar (marketplace), dan lembaga pembiayaan.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Kasan menambahkan,Kementerian Perdagangan juga memiliki beberapa strategi perdagangan luar negeri, antara lain meningkatkan ekspor produk manufaktur dan partisipasi dalam rantai nilai global (global value chain).
Dari sisi pasar ekspor, Kementerian Perdagangan akan terus menggencarkan upaya menembus pasar non-tradisional, seperti Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.
Kasan juga menyebut, perekonomian global pada 2023 diperkirakan masih akan melambat dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan perekonomian global diproyeksi tumbuh 2,8 persen pada 2023. Sebaliknya, inflasi diproyeksikan membaik menjadi 7,0 persen pada 2023 dibandingkan 2022 yang mencapai 8,7 persen.
“Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan nilai yang stabil, bahkan pada kuartal I-2023 dapat tumbuh 5,03 persen. Selain itu, angka inflasi tahunan pada April 2023 mencapai 4,33 persen year-on-year (YoY) masih relatif lebih rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga menunjukkan pertumbuhan positif, seperti neraca perdagangan yang kembali mencatatkan surplus USD 16,05 miliar pada Januari-April 2023,” jelas Kasan.
Menurut Kasan, dalam kondisi global dan nasional yang dipenuhi berbagai tantangan, tugas menjaga dan meningkatkan kinerja perdagangan menjadi semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain ancaman resesi dan stagflasi; inflasi serta potensi krisis pangan dan energi; serta meningkatnya pembatasan perdagangan dan trade remedies di berbagai negara untuk menghadapi ancaman krisis.
Berikutnya, meningkatnya isu multi dimensi; penurunan harga komoditas dunia; isu kebijakan dekarbonisasi dan perdagangan hijau.
Kolaborasi dengan FEB UGM
Sebelum dimulainya diseminasi, berlangsung penandatanganan dua dokumen kerja sama, yaitu Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pelaksanaan Analisis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan antara FEB UGM dengan BK Perdag Kementerian Perdagangan.
Nota Kesepahaman ditandatangani Dekan FEB UGM Didi Achjari dan Kasan, sementara Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Didi Achjari dan Sekretaris BK Perdag Hari Widodo.
“Nota Kesepahaman ini disusun dalam rangka pelaksanaan analisis, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyebaran informasi di bidang perdagangan. Tujuannya menyinergikan sumber daya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sesuai tugasdan fungsi masing-masing pihak,” terang Kasan.
Nota Kesepahaman akan berlaku lima tahun terhitung sejak ditandatangani yang meliputi sejumlah kegiatan. Pertama, pelaksanaan analisis di bidang perdagangan untuk menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan. Kedua, pertukaran personil dan/atau tenaga ahli. Ketiga, pelaksanaan kapasitas SDM. Keempat, pelaksanaan program penyebaran informasi di bidang perdagangan. Kelima, kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun PKS disusun sebagai pedoman pelaksanaan Nota Kesepahaman antara FEB UGM dan BKPerdag Kementerian Perdagangan dengan kegiatan meliputi pelaksanaan diseminasi hasil analisis dan kegiatan penyebaran informasi lain yang disepakati.
Diseminasi Hasil Analisis Tahun 2023 yang pertama ini dihadiri sekitar 200 peserta secara luring dan daring. Dalam kegiatan ini, BKPerdag mendiseminasikan tiga hasil analisis terpilih dari bidang perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan kerja sama perdagangan internasional.
Hasil analisis tersebut adalah Analisis Kebijakan Perdagangan dalam Stabilisasi Harga Bahan Pokok, Analisis Prioritas Pengawasan Produk Impor Terkait Kebijakan Post Border Tahun 2023, serta Dukungan Kebijakan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam International Rubber Consortium Limited (IRCo). Turut memberikan tanggapan hasil analisis Dosen FEB UGM Diny Ghuzini dan Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Riza Noer Arfani. [jp/jup]
