WahanaNews.co | PT PLN (Persero) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemebetantasan Korupsi (KPK) berhasil menyerahkan 66 sertifikat dengan nilai aset mencapai lebih dari Rp 400 miliar di Kantor BPN DKI Jakarta.
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali PLN Haryanto WS memaparkan, meskipun sampai saat ini masih ada pembatasan karena pandemi Covid-19, tidak mengurangi semangat PLN untuk menyelesaikan proses sertifikasi aset negara yang ditargetkan 100 persen selesai pada 2023.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Di tengah keterbatasan ini, PLN pun menggalakkan terobosan dan kolaborasi dengan bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK sebagai strategi mengakselerasi sertifikasi aset di berbagai wilayah." ujar Haryanto, Sabtu (9/10/2021).
Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada periode Januari-September 2021, PLN menargetkan sebanyak 403 bidang tanah untuk dapat disertifikatkan.
Dari target tersebut, 66 sertifikat atas nama PLN berhasil terbit. Dari total jumlah aset PLN di DKI Jakarta 1036 persil tanah, per 30 September 2021 aset PLN di DKI Jakarta yang sudah tersertifikasi mencapai 471 persil atau 45,46 persen.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Hingga akhir November, PLN dan BPN memproyeksikan akan ada tambahan 84 persil tanah yang sudah dapat diterbitkan sertifikatnya. Dari ke 84 persil tersebut, sekitar 17 persil berada di bawah PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya), 63 persil PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UIT JBB), serta 4 persil untuk PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB)," ujar Haryanto.
Jumlah tersebut tentu akan terus bertambah lagi hingga sertifikasi aset PLN di Provinsi DKI Jakarta mencapai 100%.
Secara nasional, PLN telah menerima sertifikat baru hampir 12 ribu sertifikat sejak Januari hingga awal Oktober 2021 dari berbagai Kantor Wilayah (Kantah) ATR/BPN di seluruh Indonesia, dengan nilai aset mencapai Rp 2 triliun.
