WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) RI, Said Abdullah meluruskan perihal anggaran DPR tahun 2026 yang dikabarkan naik menjadi Rp 9,9 triliun.
Dia menegaskan angka ini tidak benar, besaran anggaran DPR hanya mencapai Rp 6,7 triliun pada tahun depan.
Baca Juga:
Said Abdullah: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Pasca Sidang PHPU
"Anggaran DPR tahun 2026 bukan Rp 9,9 triliun. Yang benar adalah Rp 6,7 triliun," tegas Said saat ditemui selepas Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025) melansir CNBC Indonesia.
Namun demikian, Said menjelaskan agar semua pihak berhati-hati. Pasalnya, ada dua nomenklatur terkait anggaran ini. Pertama, kesekjenan sesar Rp 2,2 triliun. Kemudian, Nomenklatur kedua baru DPR Rp 6,7 triliun. Jika digabungkan maka bisa mencapai Rp 9,9 triliun.
"Rp 2,2 triliun itu anggarannya Sekjen DPR. Jadi ASN (aparatur sipil negara) tidak mungkin digaji dengan anggaran DPR. Hati-hati, ada dua nomenklatur," tegasnya.
Baca Juga:
Miliki Suara Tertinggi, Said Abdullah PDIP Akui Berat Angkat Suara Ganjar-Mahfud di Madura
Said pun memastikan tidak ada kenaikan. DPR justru memilah-milah, mana pos untuk ASN dan Kesekjenan.
"Mana sih yang sungguh-sungguh untuk DPR, tidak anggotanya. Ketika bicara DPR ada dua staff administrasi. Bicara DPR, ada lima tenaga ahli," katanya.
Dia memastikan DPR akan terbuka perihal anggaran dan dia menegaskan pernyataan ini bukan sikap defensif.
"Kok paksain defensif? Ngapain? Orang itu bisa diakses publik. Nggak perlulah bersikap defensif," ujarnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
