WahanaNews.co | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan Presiden Jokowi dikabarkan setuju mengimpor minyak dari Rusia.
Kebijakan itu ditempuh karena, harga minyak dunia yang saat ini sedang bergejolak di tengah perang Rusia dan Ukraina. Namun, Rusia berani menawarkan harga minyak 30% lebih murah dari harga pasar internasional.
Baca Juga:
Bantu Rusia, Terungkap Kim Jong Un Kirim Tentara ke Ukraina
"Rusia nawarin ke kita, eh lu mau enggak India sudah ambil nih minyak kita, harganya 3% lebih murah daripada harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil gak? Ambil. Pak Jokowi pikir yang sama, ambil," kata Sandiaga seperti dikutip di akun Instagramnya, Sabtu (20/8).
Meski begitu, kebijakan ini bukan tanpa hambatan. Sebagian pihak mengaku tidak sependapat karena khawatir adanya embargo dari Pemerintah Amerika Serikat.
"Apa yang kita lihat mungkin sangat berbeda dari perspektif geoplitik, faktor ekonomi, ini memang tantangan. Barat ini kan mau bagaimanapun juga, uang, teknologi mereka yang kontrol. Setiap pengiriman dolar AS harus lewat New York," terangnya.
Baca Juga:
3 Negara Ini Melarang Warganya Tersenyum kepada Orang Lain, Kok Bisa?
Sandiaga juga menuturkan, jika Indonesia dikeluarkan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), maka Indonesia bisa mengkonversi pembayarannya dalam bentuk Rubel. "Kata Rusia tidak perlu takut, bayar pakai rubel saja. Konversi rupiah ke rubel, nah ini teman-teman di sektor keuangan lagi menghitung," bebernya.
Sebelumnya, wacana mengimpor minyak dari Negeri Beruang Merah sempat mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Maret 2022 lalu.
Wacana itu muncul karena Rusia menjual murah minyaknya lantaran terkena sanksi dari negara-negara barat. Direktur Utama Nicke Widyawati bahkan telah berkomunikai dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia.
“Pertamina melihat adanya potensi Rusia yang akan menjual minyak mentah dengan harga murah akibat sanksi perdagangan dari negara barat, ada peluang untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik,” kata Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Senin (28/3).
Nicke menyebut, pembelian minyak mentah dari Rusia akan dilakukan secara business to business (B to B) daripada Goverment to Goverment (G to G). Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan persoalan politis.
“Tak ada masalah sepanjang perusahaan (minyak mentah) yang deal sama kita gak kena sanksi,” ujar Nicke.
Namun, dalam perkembangannya, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan pemeritah tentu berhati-hati dalam menyikapi adanya wacana kebijakan pembelian minyak dari Rusia.
"Saya rasa pembelian minyak ke Rusia ini ada berbagai kesulitan, seperti logistiknya dan ada kesulitan pembayarannya jadi tentunya ini perlu dilihat secara keseluruhan," kata Pahala saat ditemui di Graha Pertamina, Gambir, Jakarta, pada Senin (9/5) malam. [qnt]
