WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis hubungan perdagangan dan ekonomi Indonesia-Persatuan Emirat Arab (PEA) akan semakin meningkat.
Peningkatan tersebut didorong oleh implementasi Indonesia-Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) yang resmi berlaku per 1 September 2023.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang
Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan pada Pertemuan Bilateral dengan Menteri Negara
Urusan Perdagangan Luar Negeri PEA Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi pada hari ini Minggu (3/9) di Hotel St. Regis, Jakarta di sela Pertemuan ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council).
"Saya optimistis perdagangan Indonesia dan PEA akan semakin meningkat, terutama dengan dimulainya implementasi IUAE CEPA pada 1 September 2023," kata Mendag Zulkifli Hasan.
Total perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab pada periode Januari--Juni 2023 tercatat sebesar USD 2,21 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab sebesar USD 1,20 miliar serta impor Indonesia dari Uni Emirat Arab sebesar USD 1,02 miliar.
Baca Juga:
Mendag Budi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Perdagangan Kanada
Sedangkan pada 2022, total perdagangan kedua negara mencapai USD 5,05 miliar atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 4,03 miliar.
Pada pertemuan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan juga mengusulkan agar segera dilaksanakan pertemuan Komite Bersama (JCM) di tingkat Pejabat Senior dan Komite tertentu (Komite Perdagangan Barang dan Komite Ekonomi Islam) antar-kedua negara. Tujuannya agar implementasi IUAE CEPA berjalan lancar.
“Dengan implementasi IUEA CEPA yang baru berlaku, ada sejumlah isu teknis perlu segera diselesaikan kedua negara. Untuk itu, Indonesia mengusulkan kepada PEA agar segera
dilaksanakan pertemuan Komite Bersama (JCM) di tingkat Pejabat Senior dan Komite tertentu (Komite Perdagangan Barang dan Komite Ekonomi Islam) antar-kedua negara untuk menyelesaikan isu teknis guna menjamin kelancaran implementasi persetujuan," urai Mendag.
