WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kritik ekonom senior Indef Prof Didik Junaidi Rachbini soal penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara tidak berdasar.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Baca Juga:
Prabowo Minta Rp13 Triliun Uang Sitaan Korupsi CPO Buat LPDP, Ini Kata Menkeu Purbaya
"Pak Didik salah undang-undangnya," kata Purbaya menanggapi tudingan kebijakannya melanggar UUD 1945.
Purbaya mengungkapkan dirinya telah berkonsultasi dengan pakar perundang-undangan Lambock V Nahattands mengenai dasar hukum kebijakan pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank pelat merah.
Menurutnya, Lambock menilai argumentasi Didik keliru dan tidak sesuai konteks hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya: Bakal Ada Penangkapan Mafia Besar-besaran
"Saya tadi ditelepon Pak Lambock, ahli undang-undang kan, dia bilang ke saya, 'Pak Didik salah'. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya, dan ini bukan uang kita yang dipindahkan saja," ujar Purbaya.
Menkeu menambahkan bahwa mekanisme serupa pernah dijalankan pemerintah pada September 2008 dan Mei 2021, serta tidak menimbulkan persoalan hukum apapun.
Ia menilai Didik perlu lebih mendalami aturan perundang-undangan sebelum menyampaikan kritik publik.
"Dan saya sudah konsultasi ahli-ahli hukum di Kemenkeu, dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September, 2021 bulan Mei, dan tidak ada masalah. Pak Didik harus belajar lagi," tegasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
