“Untuk mendukung reformasi struktural, Pemerintah Indonesia telah melakukan proses untuk menjadi anggota OECD. Dengan mengadopsi standar OECD, diharapkan mampu mendukung pencapaian target PDB per kapita sebesar USD 30.300 pada tahun 2045,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia juga terus menggabungkan mesin pertumbuhan konvensional seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional dengan mendorong mesin pertumbuhan baru yang diperkuat oleh industrialisasi secara masif, digitalisasi, dan transisi energi. Kombinasi ini akan didukung dengan penguatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Kerja sama internasional juga merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia, termasuk aksesi OECD. Pemerintah Indonesia juga berharap dapat menjadi anggota penuh OECD dalam waktu 3 tahun.
Reformasi kebijakan dengan mengacu pada standar OECD tidak hanya akan meningkatkan prediktabilitas dan transparansi kebijakan, namun Indonesia juga akan membantu menentukan standar perekonomian global sehingga menjadi tolok ukur investasi yang berkelanjutan dan berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan sejumlah keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk memperluas pasar dan mendorong peningkatan investasi.
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
Di bagian akhir pemaparan, Menko Airlangga mengungkapkan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Indonesia telah memainkan peran penting terkait critical minerals untuk baterai kendaraan listrik bagi industri otomotif serta energi terbarukan. Nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang dimiliki Indonesia menjadi bagian dari industri terbarukan, industri luar angkasa, dan bahkan industri pertahanan.
“Terkait transisi energi, Indonesia sebagai salah satu inisiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menekankan pentingnya pendanaan inklusif untuk kerja sama dekarbonisasi dan transfer teknologi rendah karbon. Saat ini setidaknya terdapat 12 proyek kerja sama nyata dalam kerangka AZEC dan 3 proyek diantaranya sudah dalam tahap implementasi,” pungkas Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Sabtu (25/5).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
