WahanaNews.co, Batam - Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, salah satunya yakni Kawasan Rempang Ecocity yang saat ini sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pengembangan Kawasan Rempang Ecocity merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Guna membahas kondisi terkini terkait perkembangan penyelesaian dan penanganan Kawasan Rempang Ecocity, Pemerintah melakukan Rapat Koordinasi dengan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor BP Batam, Jumat (12/07).
“Jadi tadi kita rapat terkait dengan perkembangan PSN, termasuk yang PSN di Rempang. Pada prinsipnya, berbagai hal telah dibahas. Terutama untuk ketersediaan dari anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur. Dan juga rencana investasi ke depannya,” jelas Menko Airlangga dalam keterangan di hadapan awak media usai rapat tersebut.
Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga memberikan sejumlah arahan termasuk koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan dukungan dan fasilitasi bagi percepatan pembangunan terkait relokasi masyarakat dan realisasi investasi.
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
“Tadi saya juga meminta kepada Forkopimda untuk secara rutin melakukan koordinasi. Agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan. Dan tentunya dari Kementerian terkait, apakah itu PUPR, apakah itu Kementerian LHK, untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan, terutama untuk ketersediaan lahan,” ungkap Menko Airlangga.
Rencana investasi di Kawasan Rempang sendiri diperkirakan akan mencapai Rp381 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja langsung sejumlah 308.000 orang hingga tahun 2080.
“Jadi kalau iklim investasi di kita tidak segera diselesaikan, di dunia ini banyak wilayah yang siap menampung. Jadi makanya kita perlu melakukan harmonisasi agar situasinya kondusif dan investasi bisa masuk mumpung Indonesia ini lagi diminati,” pungkas Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Sabtu (13/7).
