WahanaNews.co, Jakarta - Pada 2035 mendatang, Indonesia diproyeksikan akan mulai menikmati puncak bonus demografi dan Indonesia telah menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar USD23.000 hingga USD30.000 pada 2045.
Perjalanan menuju bonus demografi tentunya beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menjadi 60% dari total populasi.
Baca Juga:
Bertemu Prabowo, Delegasi FKI Sepakat Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia
Hal ini juga menjadikan perluasan dan peningkatan infrastruktur transportasi harus dilakukan di Indonesia. Dengan konektivitas yang semakin baik akan membantu mendorong terciptanya ekonomi di kawasan baru, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang.
Beberapa proyek infrastruktur, termasuk di sektor transportasi, sudah termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk mempercepat pembangunan berbagai PSN itu diperlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat bergantung hanya pada APBN atau APBD saja.
“Saat ini, Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11).
Baca Juga:
Diapresiasi dan Libatkan Seluruh Stakeholders di Amerika Serikat, Delegasi Indonesia Telah Sampai pada Fase Negosiasi Teknis
Dalam 8 tahun terakhir ini terdapat 173 PSN yang telah dioperasikan dengan nilai investasi mencapai Rp1.442,3 triliun. Proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” imbuh Menko Airlangga.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.
