WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengapresiasi dan mendukung Amartha (PT Amartha Mikro Fintek) sebagai pionir Fintech Peer to Peer (P2P) dan investasi online untuk terus tumbuh membangun ekosistem keuangan mikro.
"Kehadiran Amartha yang masuk di akar rumput, terutama kalangan ibu-ibu, merupakan solusi bagi perkuatan modal usaha mikro," ucap Menkop UKM Teten Masduki pada acara launching Amartha Village: New Home Stronger Growth di Jakarta, Rabu malam (6/3).
Baca Juga:
Menkop UKM Harapkan PLUT KUMKM Bangun Fondasi Anak Muda Kreatif Masuk Industrialisasi
Melalui Amartha itu pula diharapkan UMKM dapat lebih terhubung dengan ekonomi digital yang berkembang pesat dari sisi permodalan, investasi, dan layanan pembayaran.
Menteri Teten mengakui, saat ini, rasio kredit perbankan untuk UMKM masih berada di kisaran 20 persen. Sementara rasio kredit sejenis di luar negeri sudah di atas 30 persen. Tercatat, porsi kredit usaha mikro sebesar 22 persen, usaha kecil 33 persen, dan usaha menengah 45 persen.
"Jika dibandingkan, Thailand dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal karena kedua negara tetangga itu sudah berada di atas 40 persen. Bahkan, di Korea Selatan sudah lebih dari 80 persen," ucap Menkop UKM.
Baca Juga:
Menkop UKM: 57th APEC SMEWG Jadi Forum Strategis Tuntaskan Tantangan UMKM
Menteri Teten mengapresiasi langkah Amartha yang tidak melakukan pendekatan berbasis kolateral dalam mengucurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil. Melainkan menggunakan skema credit scoring. "Amartha jadi lebih mengetahui dan memahami nasabahnya dan bisa membangun ekosistem pembiayaan mikro," kata Menkop UKM.
Di banyak negara lain, kata Menteri Teten, skema credit scoring lebih banyak digunakan sehingga tidak digunakan agunan yang memberatkan nasabah UMKM. "Di negara lain, bank berani memberikan kredit bagi usaha mikro dan kecil, karena mereka sudah terhubung ke rantai nilai atau masuk rantai pasok industri," kata Menkop UKM.
Selain itu, menurut Menkop UKM, rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab minimnya akses lembaga keuangan terhadap sektor tersebut. "Untuk itu, inklusi keuangan menjadi salah satu pilar dalam pengembangan UMKM," kata Menteri Teten.
Menkop UKM menekankan langkah untuk terus menginisiasi kebijakan dan program dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem keuangan bagi UMKM.
Pertama, peningkatan akses pembiayaan KUR dan KUR Klaster, termasuk pendampingan UMKM untuk mengakses KUR. Kedua, inisiasi implementasi Credit Scoring. Ketiga, inisiasi model pengembangan skema pembiayaan FPO (Farmer Producer Organization).
Keempat, melalui LPDB-KUMKM sebagai holding satuan kerja ultra mikro, fokus pada pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana bergulir untuk koperasi baik sektor riil maupun simpan pinjam yang diteruskan ke UMKM.
"Kunci utama terwujudnya ekosistem keuangan inklusif bagi UMKM adalah sinergi dan kolaborasi secara komprehensif," tandas Menteri Teten. Demikian dilansir dari laman kemenkopukmgoid, Jumat (8/3).
[Redaktur: Alpredo Gultom]