WahanaNews.co, Jakarta - Deru mesin manufaktur di tanah air semakin menggemuruh hingga akhir tahun 2023, tanda para pelaku industri nasional kian optimistis dalam menjalankan usahanya di tengah berbagai dampak geopolitik dan geoekonomi global.
Kepercayaan diri ini tercermin dari capaian positif Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global, pada bulan Desember berada di posisi 52,2 atau naik 0,5 poin dibanding bulan November yang menempati level 51,7.
Baca Juga:
Persembahkan Inovasi dan Kepemimpinan Industri, Indonesia Kembali Hadir di Hannover Messe 2024
“Alhamdulillah, PMI Manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi selama 28 bulan berturut-turut. Capaian ini hanya Indonesia dan India yang mampu mempertahankan level di atas 50 poin selama lebih dari 25 bulan. Kinerja baik ini tentu harus kita jaga dan tingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (2/1).
Menperin mengemukakan, kondisi sektor manufaktur di Indonesia terus membaik lantaran juga didukung dari beragam kebijakan strategis pemerintah yang telah berjalan secara on the right track. “Laju industri manufaktur kita bisa lebih cepat di akhir tahun 2023. Kami juga optimistis di tahun 2024 bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Namun, Agus menjelaskan, terdapat kebijakan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sektor industri, antara lain penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Masih banyak perusahaan industri yang belum menerima manfaat harga gas USD6 per MMBTU.
Baca Juga:
Kemenperin Siapkan Antisipasi Dampak Situasi Geopolitik Dunia Bagi Sektor Industri
“Pada tahun 2023, hanya 76,95 persen di Jawa Bagian Barat atau hanya sekitar 939,4 BBTUD dibayar dengan harga USD 6,5 per MMBTU, sisanya harus dibayar dengan harga normal sebesar USD 9,12 per MMBTU,” sebutnya.
Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya masih banyak sektor industri yang memperoleh volume gas lebih rendah atau tidak sesuai dengan jumlah yang sudah menjadi kontrak antara industri dan pihak penyedia.
"Kebijakan HGBT memang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang kami inginkan, jauh dari ideal di mata kami. Oleh karenanya, carut marut terkait HGBT ini tentu mengurangi daya saing industri kita,” papar Agus.