WahanaNews.co, Subulussalam -
Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Kota Subulussalam, Aceh, tidak hanya diisi dengan peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat. Di sela-sela agenda tersebut, Menteri Dody menempuh perjalanan darat menyusuri jalur penghubung Aceh dan Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kawasan Barat Indonesia.
Perjalanan melintasi ruas jalan nasional dari Subulussalam menuju Sumatera Utara sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan geografis yang dihadapi masyarakat setempat. Kota Subulussalam berada di wilayah barat daya Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, dengan akses yang didominasi jalur pegunungan dan perbukitan.
Baca Juga:
NPC Indonesia Apresiasi Komitmen Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Pusat Pelatihan Paralimpiade Nasional
Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi mobilitas warga, tetapi juga menjadi tantangan dalam distribusi material konstruksi menuju berbagai proyek pembangunan di kawasan tersebut.
Salah satu titik yang mendapat perhatian khusus Menteri Dody adalah Tanjakan Kedabuhan di ruas Jalan Nasional Subulussam menuju Sidikalang. Pada lokasi tersebut, Menteri Dody berhenti untuk meninjau langsung kondisi geometrik jalan yang dinilai cukup curam dan berpotensi menjadi hambatan bagi kendaraan berat maupun kendaraan angkutan logistik.
Menteri Dody meminta jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Aceh agar segera menyiapkan kajian dan desain penanganan yang komprehensif guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Baca Juga:
Sidak Sekolah Rakyat di Sukoharjo, Menteri Dody Dapat Janji Pekerja Selesaikan Proyek Sesuai Target
"Kita harus mulai memikirkan solusi jangka panjang. Tolong disiapkan desain yang lengkap sehingga tanjakan ini tidak terlalu curam. Petakan titik-titik yang paling kritis dan siapkan alternatif penanganannya,"kata Menteri Dody.
Untuk memastikan solusi yang disiapkan tepat secara teknis, Menteri Dody juga meminta keterlibatan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dalam penyusunan desain penanganan. Kajian tersebut tidak hanya mencakup aspek konstruksi jalan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi topografi kawasan, aspek keselamatan lalu lintas, serta kebutuhan mobilitas kendaraan barang dan penumpang.
Menteri Dody menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana penanganan tersebut. Selain melibatkan unsur teknis Kementerian PU, koordinasi juga perlu dilakukan dengan kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, serta instansi perhubungan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola pergerakan kendaraan dan titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang koridor tersebut.
