WahanaNews.co, Pasuruan – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau pembangunan Jembatan Bokwedi di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (17/5), guna memastikan kesiapan pekerjaan penggantian jembatan nasional tersebut untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mendukung konektivitas kawasan.
Menteri Dody mengatakan pembangunan Jembatan Bokwedi dilakukan dengan menaikkan elevasi jembatan guna mengantisipasi meluapnya air sungai saat terjadi hujan deras di wilayah hulu. Menurutnya, kondisi sungai yang mulai menyempit dan mendangkal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan air meluber hingga ke badan jalan.
Baca Juga:
Kementerian PU Percepat Penyelesaian Sekolah Rakyat Wonosobo Jelang Tahun Ajaran Baru
“Jembatan ini harus kita tinggikan karena sungai-sungai di hulu sudah mulai menyempit dan mendangkal. Sehingga manakala hujan deras di hulu, yang terbawa air adalah kayu. Kalau jembatan dan rel kereta api tidak ditinggikan, takutnya air akan semakin meluber ke sini. Kita berusaha menghindari itu dengan cara jembatan kita tinggikan sehingga air tetap mengalir ke hilir,” kata Menteri Dody.
Pekerjaan penggantian Jembatan Bokwedi dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali melalui kontrak tahun jamak 2025–2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp11,6 miliar.
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan pondasi borepile, abutmen jembatan, pemasangan struktur baja sepanjang 30 meter, plat lantai jembatan, perkerasan aspal, serta trotoar jembatan. Jembatan baru tersebut dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Kota Pasuruan.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Kesiapan Jembatan Bailey Pendukung Sekolah Rakyat Tahap II di Brebes
Selain mendukung konektivitas wilayah, pembangunan Jembatan Bokwedi juga diharapkan dapat mendukung distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, dan pariwisata di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.
Menteri Dody menerangkan pelaksanaan konstruksi ditargetkan selesai pada September hingga Oktober 2026 sehingga jembatan dapat difungsionalkan sebelum periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Ini penanganannya sebenarnya cepat, hanya sekitar 4-5 bulan perkiraan. Insyaallah Nataru 2026 sudah bisa dilewati, dan sudah fungsional,” ujar Menteri Dody.
