WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana pembatasan BBM subsidi kembali memantik kekhawatiran publik setelah lembaga konsumen mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah mengambil kebijakan yang dapat menekan daya beli masyarakat.
Dewan Energi Nasional (DEN) sebelumnya mulai membahas skema distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran sebagai bagian dari upaya pengendalian subsidi dan efisiensi energi.
Baca Juga:
Pelangsir Gaji Rp 80.000 Sehari Ditangkap Polresta Jambi, Sedangkan Gudang BBM Ilegal Bebas Beroperasi di Pinggiran Kota Jambi
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai BBM subsidi memang seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat rentan, transportasi logistik, dan transportasi publik.
Menurut Niti, perbaikan skema distribusi menjadi semakin penting di tengah gejolak geopolitik global, lonjakan harga minyak, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Namun, YLKI memberikan sejumlah catatan penting apabila pemerintah benar-benar menerapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi.
Baca Juga:
Pemkot Balikpapan Bentuk Tim Investigasi Penyalahgunaan Solar Subsidi Pemicu Antrean Kendaraan Panjang
Pertama, pemerintah diminta memperhatikan daya beli seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah.
Kedua, YLKI menuntut transparansi penuh dalam penetapan kriteria penerima dan alokasi subsidi.
Ketiga, pengawasan di lapangan disebut menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.
