WahanaNews.co | Kementerian Perdagangan berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Ketiga
Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India
2023.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kevadia, India pada 10–12 Juli 2023. Pertemuan ketiga TIWG tersebut membahas dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri.
Baca Juga:
Wamenkeu Anggito Dorong Penguatan UMKM di Yogyakarta
“Indonesia mengapresiasi inisiasi Presidensi G20 India dalam menyusun dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi penyusunan kebiijakan oleh negara anggota G20.
Indonesia mengharapkan seluruh dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri Pertemuan G20 TIWG
Presidensi India 2023 dapat memperkuat kerja sama G20 dalam bidang perdagangan dan investasi,”
kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono secara terpisah.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Antar Kawasan dan
Organisasi Internasional Kemendag Reza Pahlevi Chairul bersama Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman.
Baca Juga:
Sayuran Daun Kelor RI Diburu Asing, LPEI Ambil Peran
“Pertemuan ketiga TIWG merupakan momen penting dalam menentukan capaian dari Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perdagangan dan Investasi bulan Agustus mendatang. Negara anggota G20 diharapkan memperkuat kerja sama dalam perdagangan dan investasi sebagai landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Reza.
Ia juga mengatakan, keberlanjutan capaian agenda prioritas pada setiap Presidensi G20 merupakan hal penting yang menjadi perhatian utama forum G20.
“Untuk itu, perlu komitmen jangka panjang dari negara anggota dalam memonitor dan mengevaluasi kontinuitas capaian-capaian G20,” kata Reza. Pada pertemuan ketiga TIWG, Presidensi G20 India mengusulkan lima dokumen pendukung kesepakatan tingkat menteri.
Dokumen tersebut mencakup kumpulan praktik terbaik Mutual
Recognition Agreements (MRAs) sektor jasa, kerangka pemetaan rantai nilai global, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, dan inisiatif dialog kebijakan antaranggota G20.
Reza menjelaskan, Indonesia memandang usulan Presidensi India berkaitan erat dengan capaian penting Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 lalu. Terutama, terkait capaian yang mendukung kepentingan negara berkembang untuk dapat terintegrasi lebih dan mengambil manfaat dari
perdagangan global.
Inisiatif penguatan rantai nilai global beserta peningkatan akses informasi bagi UMKM merupakan dua usulan yang dipandang dapat merefleksikan kepentingan negara berkembang.
Sementara itu, terkait dengan kerangka pemetaan rantai nilai global, Reza menyampaikan, penyusunan
kerangka kerja tersebut dipandang dapat berguna sebagai referensi sukarela bagi pemangku kebijakan
dalam menyusun strategi untuk membangun ketahanan rantai nilai global.
“Indonesia menekankan pentingnya mendorong partisipasi negara berkembang dan UMKM dalam
rantai nilai global serta peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menciptakan nilai tambah.
Pada akhirnya, akan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan rantai nilai global, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,” tutup Reza. [jp/jup]
