WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah saat ini terus melakukan proses transisi energi untuk mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Sebagai negara ring of fire, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar.
Untuk itu, Pemerintah mendukung penuh pengembangan energi panas bumi di Indonesia, salah satunya melalui pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Unit 1 di Ciwidey, Jawa Barat.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Sektor Keuangan Jadi Game Changer Pembangunan Indonesia
PLTP Patuha Unit 1 dikelola oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) yang merupakan salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan sebagai penyumbang sumber listrik dari energi terbarukan. Selain berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan listrik, pengelolaan PLTP ini juga berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dari sektor pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi adalah sesuatu yang mutlak. Pemerintah memberikan dukungan kepada Geo Dipa sehingga bisa mendapatkan bantuan dari multilateral institution.
“Selain itu, kita juga mendukung Geo Dipa manakala memang dalam operasinya dalam capex-nya investment-nya membutuhkan PMN. Meski dalam beberapa tahun terakhir Geo Dipa belum atau tidak mendapatkan PMN. Kita mempunyai keinginan bahwa pembangkit listrik geothermal Indonesia makin bangkit makin banyak dan salah satunya adalah melalui Geo Dipa,” ujarnya dalam acara Press Tour di Kab. Bandung pada Kamis (7/11).
Baca Juga:
Selenggarakan Forum Bakohumas, Kemenkeu Tekankan Langkah-langkah Pengelolaan Anggaran Jelang Akhir Tahun
Di kesempatan yang sama, Direktur Kekayaan Negara yang Dipisahkan DJKN Meirijal Nur mengungkapkan, Pemerintah juga melonggarkan syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sehingga memudahkan Geo Dipa dalam mengembangkan proyek baru di mana masih ada komponen yang belum memenuhi syarat TKDN, seperti misalnya turbin.
“Geo Dipa juga diberikan tugas pemerintah sebagai government driller, ketika ada informasi mengenai potensi panas bumi untuk membuktikan keekonomian cukup untuk diekspor. Dengan penugasan ini diharapkan semakin banyak titik yang bisa ditawarkan pada investor panas bumi,” jelas Meirijal. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Sabtu (9/11).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
