WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rencana pembentukan Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo terus menunjukkan progres signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek strategis ini dirancang sebagai pintu masuk bagi investasi kelas kakap global, dan kini sedang dikebut agar bisa mulai beroperasi sebelum tahun berganti.
Baca Juga:
Prabowo Tawarkan Proyek Giant Sea Wall Rp1.300 Triliun ke Swasta, Siapa Berani Ambil?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa inisiatif tersebut tetap berjalan dan sedang dalam tahap finalisasi untuk segera mendapat keputusan akhir dari Presiden.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Family Office sendiri merupakan layanan pengelolaan kekayaan yang ditujukan bagi ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor besar dari mancanegara agar bersedia menanamkan dananya di Indonesia.
Baca Juga:
APINDO dan Pengusaha Prancis Kaji Pengembangan Family Office RI
Inisiatif ini sempat direncanakan untuk mulai berjalan sejak Februari 2025, namun pelaksanaannya masih berada dalam tahap penyempurnaan dan konsultasi dengan pelaku global.
Luhut menyatakan bahwa pemerintah telah meminta masukan dari Ray Dalio, pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, guna mengkaji kesiapan dan efektivitas proyek ini.
"Ya kita harap tahun ini harus bisa," ucap Luhut dengan nada optimistis.
Gagasan Family Office pertama kali diumumkan oleh Luhut pada Mei 2024, ketika ia masih menjabat dalam kabinet Presiden Jokowi, dan sejak saat itu telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk dilanjutkan di masa transisi pemerintahan.
Pada Januari 2025, Luhut menyebut program ini telah memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Prabowo, dan ia bahkan mendorong agar pelaksanaannya dipercepat karena kajian sudah dilakukan sejak lama.
“Kita mau cepat. Kalau saya ketemu Presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok,” katanya saat itu.
Momentum penguatan rencana ini kembali muncul pada Maret 2025 ketika Luhut bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas langkah lanjutan proyek tersebut, termasuk pelibatan pakar dan investor besar dunia.
"Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Rabu (12/3/2025).
Ia menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi kunci, terutama dengan Kementerian Keuangan yang sempat mempertanyakan dampak konkret dari proyek Family Office ini terhadap perekonomian nasional.
Luhut berharap semua pihak bisa satu suara demi mendorong implementasi strategis ini agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam menarik arus modal global.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
