WahanaNews.co, Cimahi - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (3/7), sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat di tengah tingginya frekuensi perjalanan kereta api.
Baca Juga:
Proyek Tol Terpanjang RI Jadi Korban, Gegara Kementerian PU Kurang Anggaran Rp88 Miliar
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional yang memerlukan penanganan secara bertahap. Total kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp30,16 triliun dan akan dilaksanakan dalam empat tahap hingga 2044.
"Tahap pertama pada periode 2025–2029 mencakup penanganan 39 titik dengan skema pendanaan melalui pinjaman luar negeri," ujar Triono.
Di Jawa Barat sendiri terdapat 42 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian pemerintah, terdiri dari 14 titik di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi diprioritaskan untuk segera ditangani, yakni Rajapolah di Kabupaten Tasikmalaya, Bulak Kapal di Kota Bekasi, dan Slamet Riyadi di Kota Cirebon.
Baca Juga:
Sambut Libur Nataru 2026/2027, 10 Jalan Tol Baru RI Bakal Berfungsi!
Menurut Triono, salah satu proyek yang telah masuk dalam Green Book 2026 adalah pembangunan Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi anggaran sebesar Rp180,7 miliar.
Sementara itu, pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi tengah diusulkan melalui skema pendanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden guna mempercepat pelaksanaannya tanpa harus menunggu alokasi anggaran reguler.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kecelakaan dan intensitas perjalanan kereta api.
Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, mengatakan pemerintah saat ini juga tengah membangun Flyover dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pusdikpom di Kota Cimahi dengan nilai kontrak sebesar Rp79,19 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
"Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, khususnya Feeder Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan kereta lokal pada lintas Padalarang–Bandung," kata Jumardi.
Menurutnya, pembangunan flyover merupakan solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sementara untuk jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap melakukan pengamanan melalui penjagaan perlintasan menggunakan anggaran pengelolaan aset negara.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terlepas dari status kewenangan jalan yang melintasi perlintasan kereta api.
Ia menyoroti rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Kota Cimahi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Ridwan, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan mengingat tingginya tingkat kemacetan dan meningkatnya frekuensi perjalanan kereta cepat.
"Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan masyarakat, pemerintah pusat harus hadir untuk mendukung percepatan penyelesaiannya," ujar Ridwan.
Komisi V DPR RI menyatakan akan terus mendorong dukungan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur perlintasan sebidang yang menjadi prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI diharapkan mampu mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis sekaligus mendukung terwujudnya target Zero Accident pada sektor perkeretaapian.
Jika diinginkan, narasi ini juga dapat disesuaikan lebih dekat dengan gaya redaksional Kompas.com yang lebih humanis, menggunakan lead yang lebih kuat, serta kutipan yang lebih selektif dan mengalir.
Sumber: PU
[Redaktur: Jupriadi]
