“Ini harus tertata rapi. Seluruh operasi harus ikuti sistem ini, sehingga tidak ada lagi biaya logistik yang tinggi,” jelasnya.
“Kami sendiri tidak mampu mengelola karena tidak punya uang cukup. Setahun lebih lelangnya, ada pemenangnya yakni konsorsium Angkasa Pura, Wika dan Incheon. Dengan begitu, kita dapat kembangkan satu terminal baru, yakni terminal dua. Anggarannya Rp 6,89 triliun,” ungkapnya lagi.
Baca Juga:
Polibatam Lolos Seleksi Administrasi Zona Integritas Tahun 2025
Rudi yakin, jika bisa terwujud, maka orang-orang akan berlomba datang ke Batam termasuk investor.
“Bandara ini bisa jadi yang terbaik di Indonesia,” jelasnya.
Rudi juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maka BP Batam memiliki kewenangan terhadap pengelolaan usaha hilir minyak dan gas di kawasan FTZ Batam.
Baca Juga:
Sadis, Mantan Kepala Bank Ini Siksa ART Hingga Makan Kotoran Anjing dan Minum Air Septic Tank
Tujuannya adalah agar dapat menekan harga avtur yang tergolong mahal di Batam.
“Avtur dan segala macamnya di PP 41 dapat wewenang segera selesaikan. Kalau bandara indah, tapi tiket mahal, nanti orang tidak datang,” jelas Rudi.
“Kita akan benahi. Dari Batuampar hingga bandara nanti dibuka lima lajur. Dalam PP 41, keduanya direncanakan sebagai hub logistik. Ditambah lagi ada bangun kargo 1 hektar di bandara. 2023 ditargetkan selesai,” terangnya.
