WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) terus mempercepat pemerataan akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai langkah nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat melakukan penyalaan simbolis listrik bagi salah satu penerima manfaat BPBL 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6), menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga:
Bocah 9 Tahun di Batam Dianiaya Ibu Tiri, Terungkap Usai Ayah Minta Donasi
"Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam cepat. Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Jadi saya pikir ini (listrik) salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," tutur Bahlil.
Pemerintah terus memastikan masyarakat prasejahtera dapat menikmati akses listrik, salah satunya melalui Program BPBL. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan Program BPBL menjangkau 225.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, termasuk 24.000 rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025 Program BPBL telah terealisasi bagi 220.845 rumah tangga di seluruh Indonesia, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga:
Baru Mendarat dari Singapura, Richard Arief Muljadi Langsung Diciduk Kejagung
Di kesempatan yang sama, Bahlil juga meninjau realisasi Program Lisdes 2025, ia menyampaikan bahwa percepatan pemerataan akses listrik merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata.
"Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu adalah selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi secara bisnis oleh PLN nggak masuk, maka pemerintah harus hadir. Karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir dalam memberikan listrik," ujar Bahlil.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, pemerintah terus memperluas infrastruktur kelistrikan melalui Program Lisdes. Sepanjang tahun 2025, Program Lisdes telah terealisasi di 1.403 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 113 lokasi di Provinsi Jawa Tengah.
