WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD).
Menurut Sara, sapaan akrabnya, dua program tersebut selama ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN.
Baca Juga:
Profil Helman Sitohang, Bankir Kelas Dunia di Tubuh Danantara
Sebagai mitra dari sektor perindustrian, Komisi VII DPR mengaku kini banyak menerima keluhan dari sektor tersebut. Sebab, banyak kegiatan atau klien mereka biasanya dari institusi pemerintah.
"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain," kata Sara dalam diskusi bedah buku Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).
"Biasanya yang mengisi itu pemerintah, pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ," lanjutnya.
Baca Juga:
Prabowo Panggil Danantara di Istana, Bahas Investasi Strategis dan Penguatan Tata Kelola
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengakui kini banyak yang tak suka dengan kebijakan efisiensi tersebut. Sebab, kebijakan itu secara langsung berdampak pada program seperti kunker dan FGD.
"Jadi, ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standardisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka," kata Sara.
Prabowo, kata Sara, telah menginstruksikan agar aparat penegak hukum mengambil sikap tegas. Menurut dia, Prabowo telah memberikan pesan yang tegas untuk melakukan bersih-bersih.
