Di pasar domestik, permintaan juga meningkat pesat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, bangunan berbasis bambu memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi.
”Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun,” ungkapnya.
Baca Juga:
Perkuat Ketahanan Nasional, Kemenperin Arahkan Pengembangan Kawasan Industri Tematik Selaras PSN
Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini berfokus pada pengolahan bambu pada sisi hulu, pengolahan pascapanen sehingga bambu siap digunakan industri.
Inisiasi AKB telah dilaksanakan pada tahun 2025 di Bali dengan menerapkan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta akan diarahkan menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi. Silabus AKB akan dijadikan dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.
Kemenperin juga menilai ekosistem yang telah terbentuk di Bangli berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat logistik bambu. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan bambu, sentra IKM dan industri bambu. Pengembangan serupa juga telah dipetakan di Yogyakarta, yang telah memiliki ekosistem kolaborasi riset, komunitas, dan industri bambu.
Baca Juga:
Dukung SBIN, Inspektorat Jenderal Kemenperin Perkuat Pengawasan Adaptif Lewat Peluncuran PANDAWA
Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri, Kemenperin optimis industri bambu nasional dapat tumbuh, berdaya saing global, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Demikian dilansir dari laman kemenperingoid, Minggu (4/1/2026).
[Redaktur: JP Sianturi]
