Ia menyebut BRI dan BNI sudah mengajukan tambahan dana sementara pemerintah masih menyimpan cadangan kas sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia dan kebijakan tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen pada triwulan IV-2025.
“Triwulan keempat dan ke depan, kalau kebijakan tetap, ekonomi kita akan makin cepat tumbuhnya,” kata Purbaya yang juga tengah berpacu menutup kekurangan penerimaan pajak tahun 2025.
Baca Juga:
Luhut Ajukan Skema Leverage Rp1.000 Triliun, Purbaya Pasang Syarat Keras
Hingga Agustus 2025 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari target APBN sebesar Rp 2.076,9 triliun dan dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (22/09/2025) Purbaya memaparkan enam program cepat untuk mendongkrak penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif dengan memperluas peredaran uang primer melalui penempatan dana di lima bank negara.
“Ada beberapa effort yang sedang kami jalankan, saya yakin tidak ada masalah,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Konsolidasi lintas kementerian juga menjadi sorotan publik setelah Purbaya tampil bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran Program Paket Ekonomi 2025 di Istana Kepresidenan pada Senin (15/09/2025).
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Mau Guyur Bank Daerah, Ini Kata OJK
Program tersebut memuat delapan agenda akselerasi ekonomi 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program fokus penyerapan tenaga kerja termasuk perluasan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552.000 pekerja.
Selain itu pemerintah menyalurkan bantuan pangan 10 kilogram beras untuk Oktober hingga November 2025, memberikan subsidi jaminan sosial bagi 731.361 pekerja informal, menurunkan bunga perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM hingga 2029.
Analisis Kompas Monitoring pada 8–10 September 2025 terhadap 20.500 unggahan menunjukkan 55 persen warganet awalnya skeptis namun perlahan sentimen berubah seiring munculnya aksi konkret dan gaya komunikasi transparan dari Menteri Keuangan yang dikenal lugas dan terbuka terhadap koreksi publik.
