Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang hadir dalam kegiatan tersebut juga mengatakan, Kementerian PUPR memiliki posisi penting dan dianugerahi anggaran besar. Bahkan Kementerian PUPR juga diberi amanah proyek spesial IKN. Sehingga, kalau insannya tidak berintegritas, maka bisa berbahaya.
“Terlebih legacy yang diinginkan oleh Menteri PUPR sendiri bukan hanya infrastruktur jalan atau jembatannya saja. Tetapi juga lembaga yang berintegritas dan amanah. Peran perempuan dapat menguatkan dan melunturkan integritas tersebut. Sehingga peran Ibu sekalian adalah sebagai stabilisator integritas, madrasah integritas, serta pelindung bagi keluarga,” jelas Nurul Ghufron.
Baca Juga:
Wagub Jatim Emil Dardak Tinjau Perbaikan Jalan Nasional Babat-Lamongan oleh PUPR
Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan dikenal dengan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).
Kegiatan ini akan diikuti oleh total sebanyak 2.202 orang istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR. Adapun kegiatan internalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Februari hingga November 2023 dan dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku narasumber.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah, Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry TZ, Kepala BPSDM Khalawi, dan Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra. Demikian dilansir dari laman pugoid, Jumat (19/5). [jp/jup]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
