Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam membantu pendampingan pemasaran (marketing) homestay dan bisnis UMKM melalui media digital, hingga berkolaborasi dengan BUMDes yang telah ada untuk bekerja sama dengan Balai Ekonomi Desa untuk meningkatkan okupansi tamu.
“Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri, tetapi ada peran pemerintah kabupaten di sektor pariwisata agar masyarakat juga menerima pelatihan untuk pengelolaan sarhunta. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menyiapkan masyarakat, agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut,” tandas Salahudin.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan pariwisata, khususnya dalam penyediaan usaha pondok wisata dan usaha wisata lainnya oleh masyarakat bagi wisatawan. Demikian dilansir dari laman pugoid, Senin (17/7). [jp/jup]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
