WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara setelah pernyataannya mengenai harga asli LPG 3 kilogram dipertanyakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan mempelajari ulang data yang disampaikan sebelumnya, di mana ia menyebut harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.
Baca Juga:
Keputusan Menkeu Purbaya Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026 Diapresiasi DPR
Hal itu disampaikannya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025), setelah sebelumnya ia memaparkan angka tersebut dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI berdasarkan data dari staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya," ujar Purbaya.
Ia mengakui bahwa perbedaan angka dapat terjadi karena masing-masing kementerian menggunakan metode perhitungan yang berbeda.
Baca Juga:
Gebrakan Purbaya Gak Kaleng-Kaleng, Mau Bikin RI Bersih dari Rokok Ilegal
Menurut Purbaya, hal itu tidak lantas berarti Kemenkeu menambah-nambahkan data sendiri terkait harga asli LPG 3 kg.
"Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pada akhirnya besaran angka yang dihasilkan akan tetap sama.
"Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya," katanya sambil berseloroh.
Seperti diketahui, pada Selasa (30/9/2025), Purbaya sempat menyampaikan di hadapan DPR bahwa harga asli LPG 3 kg adalah Rp 42.750 per tabung, dengan subsidi Rp 30.000 sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.
Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai Purbaya salah membaca data.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya enggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Saya kan sudah banyak ngomong tentang LPG. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bahlil menegaskan bahwa pihaknya kini sedang menyiapkan skema subsidi LPG yang lebih tepat sasaran agar hanya diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.
Menurut dia, proses pematangan data tengah dilakukan dengan menyatukan data penerima subsidi energi dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN).
"BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya," ujar Bahlil.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
