WAHANANEWS.CO, Jakarta - Baru dua hari menjabat sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa langsung melontarkan kritik tajam terhadap program kebanggaan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kritik itu ia sampaikan dalam rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), di mana Purbaya menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG yang jauh dari target.
Baca Juga:
Purbaya Jaga Anggaran Negara, Tolak Pendanaan Family Office dari Kas APBN
Menurutnya, hingga kini belum jelas penyebab lambatnya serapan anggaran tersebut meski ia telah meminta laporan dari tim Kementerian Keuangan.
Untuk menjaga transparansi, Purbaya mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) secara rutin menjelaskan perkembangan penyerapan MBG ke publik melalui jumpa pers bulanan.
"Saya bilang ya sudah nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya," ucap Purbaya.
Baca Juga:
Realisasi Rendah, Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Ditarik Menkeu
Tak hanya itu, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Purbaya juga mengungkap rencana pembentukan tim akselerasi untuk mempercepat program pembangunan prioritas Presiden.
Tim tersebut akan diisi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani.
"Kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat. Nanti Pak Menko dengan kami, dengan satu menteri lagi akan membentuk tim akselerasi percepatan program prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik," kata Purbaya.
Tim ini diharapkan mampu menciptakan percepatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta mengevaluasi program-program yang tersendat.
Sementara itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran MBG masih minim, yakni baru mencapai Rp 5 triliun hingga semester I atau Juni 2025, atau setara 7,1 persen dari target Rp 71 triliun dalam APBN.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
