Joko menilai bahwa agar program ini bergerak cepat, diperlukan lembaga independen yang bisa menghitung nilai objektif sehingga semua pihak memiliki acuan yang sama.
"Ada yang mengatakan per meternya Rp6 juta, ada yang mengatakan Rp8 juta. Mestinya diambil posisi, misalkan ada Sucofindo, misalkan ini, yang bisa menghitung sehingga apa? Akan ada titik temu," tegasnya.
Baca Juga:
Pemerintah Bangun Rusun Modern bagi ASN Kejati Yogyakarta, Jadi Wujud Dukungan bagi APH
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif terkait penyediaan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun di sejumlah kota besar.
"Ibu Dirjen (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati) sudah melakukan suatu koordinasi yang ketat untuk di 5 kota, Untuk rumah subsidi yang di rusun. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi alternatif terutama di perkotaan. Karena di kota kan tanahnya mahal. Kalau dia tapak susah karena mahal kan ya. Kemudian juga cukup banyak rakyat yang pengennya rumahnya di kota. Karena dia nggak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya. Nah itu juga kita mesti menjawab itu," ujar Maruarar awal pekan ini.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
