WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan berbagai program bantuan perumahan serta penyusunan regulasi yang berpihak pada rakyat.
Baca Juga:
Anggaran Tembus Rp8,3 Triliun, Tahun Ini Pemerintah Targetkan Bedah 400 Ribu Rumah
Penegasan itu disampaikan Maruarar saat menghadiri pertemuan bersama sejumlah kepala daerah dan pengembang perumahan yang digelar di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam agenda tersebut, dibahas alokasi kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga:
Perumahan Rakyat Jadi Prioritas, DPR Desak Kementerian PKP Tingkatkan Pengawasan dan Pembiayaan MBR
Selain itu, forum juga membahas perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan serta rancangan kebijakan terkait Rumah Susun (Rusun) Bersubsidi sebagai solusi hunian di kawasan perkotaan.
Maruarar memastikan seluruh kepala daerah yang hadir akan mendapatkan alokasi kuota BSPS.
Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terbukti efektif meningkatkan kualitas hunian warga.
