"Kita optimistis minimal gedung SD, SMP, dan SMA sudah bisa digunakan saat tahun ajaran baru dimulai. Kalaupun belum selesai 100 persen, yang penting sudah fungsional untuk kegiatan belajar mengajar," ujarnya.
Dody juga mengungkapkan pendekatan yang biasa ia lakukan saat mengecek progres proyek. Alih-alih hanya melihat bagian depan bangunan, ia memilih langsung menuju area belakang untuk memastikan tidak ada persoalan yang luput dari perhatian.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahap II di Medan Rampung, Siap Digunakan untuk MPLS Tahun Ajaran 2026/2027
"Saya biasanya langsung ke bagian belakang. Di situ biasanya terlihat kondisi sebenarnya dan masalah yang perlu segera diselesaikan," katanya.
Menurut Dody, tantangan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Jawa dan luar Jawa memiliki karakteristik berbeda. Di wilayah Jawa, termasuk Sukoharjo, pekerjaan kini didominasi tahap arsitektural dan finishing yang membutuhkan ketelitian tinggi serta tenaga kerja terampil.
Sementara di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, tantangan utama lebih banyak terkait akses logistik dari pelabuhan atau bandara menuju lokasi pembangunan.
Baca Juga:
AHY Sebut Pembangunan Sekolah Rakyat Telan Anggaran Rp1,25 Triliun
"Pemerintah terus mencari solusi untuk setiap kendala yang ada agar target penyelesaian akhir Juni dapat tercapai," tutur Dody.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Seluruh kebutuhan pendidikan disediakan secara gratis, mulai dari asrama, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop.
