WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah memberi sinyal kuat akan adanya perubahan harga bahan bakar minyak non-subsidi di tengah dinamika harga minyak global yang masih berfluktuasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan setelah proses perhitungan selesai.
Baca Juga:
Benarkah Minyak Kayu Putih Bikin Irit BBM? Ini Penjelasan Ahli
“Mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai,” ujarnya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan atau exercise bersama badan usaha terkait untuk menentukan harga yang tepat.
Proses tersebut melibatkan Pertamina serta pihak swasta dalam rangka memastikan kebijakan harga tetap mempertimbangkan kondisi pasar.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polri atas Komitmen Penegakan Hukum ke Penyalahgunaan BBM & LPG Subsidi
“Sekarang kita masih melakukan exercise, dan mudah-mudahan doakan agar betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final karena perhitungan masih berlangsung secara menyeluruh.
“Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha, seperti Pertamina dan swasta,” imbuh Bahlil.
Saat ini, harga BBM non-subsidi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sejak 1 Maret 2026.
Untuk jenis bensin, harga Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) Rp12.900 per liter, serta Pertamax Turbo Rp13.100 per liter.
Sementara untuk jenis solar non-subsidi, Dexlite dibanderol sekitar Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Harga Pertalite saat ini berada di level Rp10.000 per liter, sedangkan solar subsidi dipatok Rp6.800 per liter.
Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dinilai akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ke depan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
