WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp 17.500 kemarin, Selasa (12/5/2026). Ini adalah level terendah sepanjang masa untuk mata uang Garuda.
Menurut Puan, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor akibat pelemahan nilai tukar mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini, kata Puan, dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
Baca Juga:
Sebulan Lagi Cair, Berikut Komponen dan Besaran Gaji ke-13 Buat ASN
Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas ekonomi agar pelemahan rupiah tidak berdampak buruk terhadap kondisi nasional. Dia pun menekankan, antisipasi perlu dilakukan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi juga hingga 2027.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," ujar Puan dalam konferensi pers setelah Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/5/2026).
Puan menjelaskan ekonomi Indonesia dan dunia cukup terpengaruh oleh konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Selain kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, konflik tersebut telah memicu kenaikan biaya logistik.
Baca Juga:
Kemenkeu: PBN Defisit Rp240 Triliun di Akhir Maret 2026
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," papar Puan.
Dia pun agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
Pembahasan APBN 2027
