WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggelontorkan Rp562,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk warga miskin.
Ani menyebut duit sebanyak itu merupakan belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, Jadi Lumbung Pangan Utama
Rinciannya, PKH menyedot Rp14,9 triliun hingga akhir Juli 2023 untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan kartu sembako mengambil porsi APBN sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Selain mereka mendapat PKH dan kartu sembako, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran dibayar oleh APBN Rp27 triliun untuk Januari-Juli 2023. Artinya, setiap bulan APBN mengeluarkan Rp3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta tidak mampu," kata Ani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8).
"Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar," imbuhnya.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Ada juga bantuan benih dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, hingga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp19,2 miliar.
Negara juga menggelontorkan Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Kemudian, subsidi LPG 3 kg mencapai Rp37,7 triliun dan Rp59,7 triliun diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM.
Dari sektor pendidikan ada program Indonesia Pintar yang mendapat Rp6,2 triliun, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp6,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp2,3 triliun.
