WAHANANEWS.CO, Jakarta – Delapan fraksi di DPR RI secara resmi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima RUU tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR RI dan Parlemen UEA Jajaki Kerja Sama Perkuat Moderasi Beragama
Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama terkait pengelolaan fiskal, efektivitas belanja negara, penguatan penerimaan negara, hingga upaya memperkokoh fondasi perekonomian nasional di tengah tantangan global.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Demokrat.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak cukup hanya menunjukkan besarnya anggaran yang telah direalisasikan.
Baca Juga:
Baleg DPR Serap Aspirasi di Batam, RUU Penyadapan Disiapkan Atur Kewenangan hingga Mekanisme Penyadapan
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tersebut harus mampu membuktikan manfaat nyata dari penggunaan anggaran negara bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik.
Kendati demikian, pemerintah dinilai tetap perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin produktif, efisien, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
