WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya fokus pada kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.
Hal ini disampaikan Menkeu dalam sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All” di Washington D.C., Amerika Serikat pada Jumat (19/04) waktu setempat.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
“Bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki bonus demografi muda, seperti Nigeria, hal ini merupakan investasi yang sangat penting pada tahap awal. Dan itulah sebabnya Indonesia menempatkan sumber daya yang cukup besar baik di bidang pendidikan maupun kesehatan,” ungkapnya.
Dalam bidang kesehatan, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mewajibkan penciptaan akses kesehatan meskipun dengan biaya yang tinggi, namun dengan tingkat pengembaliannya yang juga sangat tinggi. Termasuk dalam hal ini, dukungan bagi keluarga miskin untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.
“Indonesia saat ini memiliki 95 persen penduduk yang mendaftar pada sistem asuransi kesehatan, yang merupakan pemain tunggal asuransi kesehatan terbesar di Indonesia,” tutur Menkeu.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Namun demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah pada sisi permintaan, yang terkendala oleh jumlah pasokan. Oleh karena itu, reformasi pada sisi penawaran, terutama dalam sektor kesehatan menjadi sangat penting.
Indonesia sebagai negara yang besar, menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.
“Memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber daya manusia, tenaga medis, Saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan yang komprehensif, yang didukung oleh banyak Multilateral Development Banks (MDB),” ujarnya.
Untuk mendukung itu, dikatakan Menkeu, Indonesia telah mengesahkan undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan Indonesia. Hal ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi.
“Sehingga semua ini menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga preventif. Jadi ini terintegrasi dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, hingga seluruh layanan dari rumah sakit sungai primer sekunder,” tegas menkeu.
Terakhir, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kepemilikan yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan visi kesehatan komprehensif merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya MDB ini. Dengan penggabungan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean Development Bank, diharapkan dapat mencapai sistem pengadaan yang lebih sederhana dan cepat.
“Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga mendukung reformasi dengan cara yang kredibel. Karena undang-undang sudah disahkan, diskusi dengan banyak pemangku kepentingan sudah dilakukan, sehingga kami akan mendukungnya dengan pendanaan,” tutup Menkeu. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Jumat (19/4).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
