WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani punya alasan khusus tak merestui permintaan anggaran yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ini diungkap oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo usai nama sang Bendahara Negara diseret dalam debat ketiga calon presiden.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan respons kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi," kata Prastowo dalam keterangan resmi, Senin (8/1/24).
Salah satu langkah yang diambil adalah mengotak-atik postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk refocusing anggaran. Kebijakan yang diklaim Prastowo didukung DPR RI ini ditempuh dengan maksud memprioritaskan duit negara untuk penanganan pandemi dan sederet dampaknya.
Upaya ini lantas dibawa ke Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L). Prastowo menegaskan tidak hanya Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo yang terdampak, melainkan semua K/L.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," jelasnya.
Prastowo menegaskan refocusing kegiatan serta anggaran diputuskan dan ditetapkan masing-masing pimpinan kementerian/lembaga. Setiap K/L memetakan sendiri mana sekiranya kegiatan yang bisa ditunda di masa pandemi tersebut.
Anak buah Sri Mulyani itu menekankan bahwa setiap menteri dan pimpinan lembaga yang paham kegiatan mana yang prioritas. Ia juga menyebut para pimpinan K/L yang tahu program mana yang bisa ditunda sementara waktu saat itu.
Pada 2020 lalu, anggaran Kemenhan dipangkas Rp8,74 triliun dari Rp131,18 triliun menjadi Rp122,44 triliun. Prabowo harus rela rancangan anggaran pertamanya sebagai menhan terdampak kondisi kahar pandemi covid-19.
Hal serupa juga terjadi pada APBN 2021, di mana Kemenhan mendapatkan Rp136,99 triliun. Menhan Prabowo dan jajaran tetap diminta membantu mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin serta program vaksinasi nasional.
Refocusing dan realokasi belanja dilakukan dalam empat tahap di 2021. Ini juga dilakukan demi perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Tahap pertama senilai Rp6,28 triliun, kedua Rp2,42 triliun, ketiga Rp1 triliun, serta refocusing dan realokasi belanja tahap keempat sejumlah Rp4,82 triliun.
Meski tak mentas di Pilpres 2024, nama Menkeu Sri Mulyani ikut terseret dalam ajang debat ketiga calon penerus Presiden Joko Widodo.
Ini bermula dari pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mempertanyakan kepemimpinan Menhan Prabowo. Menurutnya, sejumlah indeks pertahanan dan keamanan Indonesia malah merosot di kancah global.
"Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk menteri keuangan (Sri Mulyani). Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah jadi menteri pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh covid-19 dua tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh menteri keuangan. Jadi, sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum," jawab Prabowo kepada Ganjar di Istora, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).
"Dan tentunya, kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi, kita harus loyal kepada yang lebih besar. Covid, ada krisis Ukraina, (harga) pangan naik, BBM naik," tutup Prabowo.
[Redaktur: Sandy]
