WahanaNews.co | Direktur Utama PT Pertamina Persero Tbk, Nicke Widyawati mengungkapkan pihaknya menanggung kerugian dari penjualan bensin jenis Pertamax.
Alasannya, meskipun penetapan harga mengikuti harga jual minyak dunia (ICP) namun pemerintah masih ikut turun tangan mengatur harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan RON 92 tersebut.
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
Alhasil harga Pertamax yang dijual ke masyarakat masih selalu di bawah nilai keekonomiannya. Alih-alih mendapatkan kompensasi dari pemerintah, Pertamina justru harus menanggung selisih harga tersebut.
"Khusus Pertamax ini selisihnya ditanggung Pertamina," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/9) malam.
Nicke menjelaskan, dalam ketentuan, Pertamax sebenarnya masuk dalam kategori jenis bahan bakar umum (JBU) yang harganya fluktuatif dan disesuaikan dengan ICP. Namun sekarang pemerintah tetap ikut menetapkan harga penjualan Pertamax.
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
Dia menegaskan, dengan skema penetapan harga tersebut pihaknya tidak mendapatkan subsidi atau pun kompensasi dari pemerintah. "Tidak ada (kompensasi) itu beban Pertamina,” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, penjualan Pertamax yang mengikuti harga keekonomiannya bisa mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite. Artinya, bisa berdampak ke besarnya subsidi dan kompensasi yang dibayarkan pemerintah.
Apalagi berdasarkan data Pertamina, sekarang penjualan BBM subsidi mencapai 87 persen dari total penjualan.
"Kalau Pertamax disesuaikan dengan marketplace ini bakal banyak yang pindah ke Pertalite dan which is beban subsidinya makin naik," tutur Nicke.
Dia mengakui kalau dilihat berdasarkan penjualan per produk, Pertamina rugi menjual Pertamax. Sehingga pihaknya melakukan subsidi silang dari bisnis lain untuk menutupi kerugian tersebut.
"Saat harga minyak naik, kita dapat windfall dari hulu dan ada beban di hilir. Makanya ini subsidi silang," kata dia.
Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina kata Nicke harus bisa membantu pemerintah. Dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat.
"Itu lah BUMN yang membedakannya, kita harus bantu daya beli masyarakat juga," kata dia.
Namun disisi lain juga harus menyehatkan APBN dan badan usaha. Keseimbangan yang dijaga ini membuat akhir tahun lalu Pertamina masih bisa meraup keuntungan. "Makanya tahun lalu kita masih dapat keuntungan dan ini kita coba atur sedemikan rupa," pungkasnya. [qnt]
